MAKALAH SISTEM STRUKTUR POLITIK EKONOMI INDONESIA MASA REFORMASI

 

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami yang berjudul “Sistem Dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia Masa Reformasi” Pada makalah ini kami banyak mengambil dari berbagai sumber dan refrensi dan pengarahan dari berbagai pihak .oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.

Penyusunan menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata penyusun mengucapkan terima kasih dan semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membaca…

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

 

KATA PENGANTAR            ……………………………………………………………. i

DAFTAR ISI           ……………………………………………………………………… ii

BAB I PEDAHULUAN

Latar Belakang                   ……………………………………………………………….. 1

Rumusan Masalah               ………………………………………………………………. 1

BAB II PEMBAHASAN

Periode Akhir Orde Baru            ………….……………………………………………… 2

Perkembangan Politik Ekonomi Orde Reformasi        …………………………………….5

Demokrasi Pada Masa Reformasi            ………………………………………………… 8

BAB III PENUTUP

Kesimpulan           ………………………………………………………………………. 11

Saran         ………………………………………………………………………………. 11

DAFTAR PUSTAKA   ………………………………………………………………… 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.    Latar Belakang

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis multidimensional yang meliputi krisis politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lain sebagainya merupakan faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan.

Dengan semangat reformasi, rakyat Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah awal menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pergantian kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Indonesia harus dipimpin oleh orang yang memiliki kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat.

Dalam makalah ini, kami membahas tentang politik dan ekonomi yang berkembang pada masa reformasi sebagai bentuk perbandingan dari masa sebelumnya, yaitu orde baru, sehingga dapat memunculkan pandangan – pandangan yang dapat menjadi acuan sebagai generasi muda yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa.

 

B. Rumusan Masalah

1)  Apa yang menyebabkan lahirnya orde reformasi?

2)  Apa yang melatarbelakangi terjadinya krisis multidimensional?

3)  Bagaimana peran pemuda Indonesia dalam menyikapi adanya krisis multidimensional?

4)  Bagaimana perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada orde reformasi?

5)  Bagaimana keadaan – keadaan pada saat reformasi ?

6)  Permasalahan – permasalahan apa yang terjadi pada orde reformasi ?

7)  Apa saja hikmah yang dapat diambil dari peristiwa – peristiwa yang terjadi pada akhir orde baru dan orde reformasi?

8)  Apa yang seharusnya dilakukan oleh generasi muda sebagai penerus bangsa untuk melanjutkan reformasi demi membangun Indonesia?

 

BAB II

ISI

 

A.    Periode Akhir Orde Baru

            Orde baru berjalan hampir selama tiga decade, akan tetapi mulai goyah memasuki akhir decade 1990-an. Pemerintahan Orde Baru tidak mampu menghadapi krisis multidimensional yang berlangsung sejak 1997.

 

1.      Krisis Multidimensional Menjelang Akhir Orde Baru

            Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) krisis artinya keadaan yang genting. Multidimensional artinya mempunyai berbagai dimensi (kemungkinan, segi, dan bidang). Dengan demikian, krisis multidimensional dapat diartikan sebagai kondisi genting pada suatu Negara dalam berbagai bidang, baik moneter, ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan. Berikut penjelasannya.

      a.      Krisis Moneter

Pada awal tahun 1997 krisis moneter melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada awal Juli 1997 rupiah Indonesia berada pada posisi nilai tukar Rp 2.500,00/US$ dan terus mengalami kemerosotan hingga 9%. Bank Indonesia pun tidak mampu membendung rupiah yang kian merosot hingga RP 17.000,00/US$. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan – perusahaan besar di Indonesia, dan likuidasi beberapa bank nasional.

Dalam situasi ini, Presiden meminta bantuan kepada IMF. IMF bersedia mengucurkan dana kepada Indonesia dengan syarat Indonesia mencabut bantuan dana untuk subsidi bahan pokok, listrik, BBM, dan menutup enam belas bank swasta. Saat krisis memanas, muncul ketegangan – ketegangan masyarakat yang menunjukkan krisis sosial, seperti kerusuhan anti-Tionghoa di sejumlah kota karena dianggap mendominasi perekonomian Indonesia, serta kerusuhan dan penjarahan.

 

      b.      Krisis Ekonomi

Munculnya krisis moneter sejak 1997 berdampak pada perekonomian dan dunia usaha. Sejumlah perusahaan bangkrut, sehingga menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar – besaran. Hal ini mengakibatkan lonjakan ke level yang belum pernah tercapai sejak tahun 1960-an, yaitu sekitar 20 juta atau lebih dari 20% angkatan kerja. Akibat PHK dan naiknya harga berang dengan cepat, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan mencapai 50% dari total penduduk.

 

     c .       Krisis Politik

Setelah pelaksanaan pemilu 1997 perhatian asyarakat tertuang pada Sidang Umum MPR pada bulan Maret 1998 yang menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 1998-2003 dengan B.J. Habibie sebagai wakilnya. Tanggal 10 Maret 1998 pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto diterima oleh MPR. Selanjutnya, pada 12 Maret 1998 Presiden Soeharto kembali dilantik sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai wakilnya.

Pada hari yang sama muncul gerakan mahasiswa dan masyarakat yang menolak pelantikan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Tuntutan mahasiswa dan masyarakat ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penyimpangan dalam bidang politik sebagai berikut.

a.       Demokrasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

b.      Banyak anggota DPR/MPR yang menerapkan sistem nepotisme.

c.       Orientasi politik pemerintahan Orde Baru lebih condong ke Negara barat.

d.      Terjadinya ketidakadilan dalam bidang hukum.

 

     d.      Krisis Hukum

Pada masa Orde Baru, hukum sering dijadikan alat pembenarn atas kebijakan penguasa. Banyak rekayasa dalam proses peradilan. Oleh karena itu, seseorang yang dianggap bersalah dapat bebas dari hukuman dan seseorang yang tidak bersalah masuk penjara. Akibat penyimpangan tersebut, masyarakat menghendaki reformasi dalam bidang hukum untuk meluruskan masalah pada posisi sebenarnya.

 

      e.       Krisis Kepercayaan

munculnya krisis kepercayaan disebabkan oleh adanya penyimpangan demokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru. Situasi tersebut diperparah dengan banyaknya anggota pemerintahan yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Krisis ekonomi, politik, dan hukum menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru. Krisis kepercayaan ini juga semakin bertambah saat empat Mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak oleh keamanan saat proses demonstrasi, sehingga masyrakat menganggap pemerintah Orde Baru telah melakukan pelanggaran HAM.

 

2.      Tuntutan Dan Agenda Reformasi

Tuntutan reformasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh krisis multidimensional yang meliputi krisis moneter, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, krisis hukum, dan krisis kepercayaan. Awalnya, gerakan reformasi hanya dilakukan di kampus – kampus besar. Akan tetapi, tuntutan mereka tidak mendapatkan respons dari pemerintah. Akhirnya, para mahasiswa harus turun ke jalan bersama organisasi massa lainnya yang juga menuntut reformasi. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. Selebihnya gerakan reformasitahun 1998 mempunyai enam agenda sebagai berikut.

a.       suksesi kepemimpinan nasional.

b.      Amandemen UUD 1945.

c.       Pemberantasan KKN.

d.      Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI.

e.       Penegakan supremasi hukum.

f.       Pelaksanaan otonomi daerah.

 

3.      Peran Pelajar Dan Mahasiswa Menuntut Reformasi

Presiden Soeharto turun dari jabatannya setelah para mahasiswa mengajukan tiga tuntutan rakyat (Tritura) pada tahun 1966. Pada tahun 1998 mahasiswa kembali menjadi agen perubahan bangsa. Mahasiswa menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya dan meminta agar pemerintah melaksanakan agenda reformasi.

       a.   Peran Pelajar Dan Mahasiswa Jakarta

             1)   Aksi Mahasiswa Universitas Indonesia

Aksi pertama mahasiswa Universitas Indonesia dilakukan pada tanggal 19 Februari 1998, tiga bulan sebelum Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Keesokan harinya, aksi dilakukan oleh lebih dari 10.000 orang berkeliling kampus dan berkahir di dekat gerbang masuk UI, yang menyampaikan aspirasinya melalui baliho bertuliskan “turunkan harga!”, “hapus monopoli, korupsi, dan kolusi!”, “tegakkan kedaulatan rakyat!”, “tuntut suksesi kepemimpinan nasional!”, “mahasiswa dan rakyat bersatulah!”, dan mulai saat itu terpasang tulisan “kampus perjuangan rakyat” tepat di bawah lambing UI.

           2)    Tragedi Trisakti

Pada tanggal 12 Mei 1998 mahasiswa Universitas Trisakti melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto yang dilakukan sesuai dengan anjuran aparat. Akan tetapi, kekangan aparat menyebabkan mahasiswa menuntut untuk berdemo di depan gedung DPR agar aspirasi mereka bisa langsung disampaikan kepada pemerintah. Akhirnya, para mahasiswa ini nekat sehingga aparat mengamankan mahasiswa menggunakan peluru tajam, sehingga empat mahasiswa menjadi korban tewas, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Tragedi ini memicu kerusuhan yang lebih besar dan mengakibatkan aparat kewalahan, sehingga Presiden Soeharto pu berpidato bahwa ia tidak mampu mengendalikan kerusuhan. Beliau pun gagal mendapat dukungan ulama dan tokoh masyarakat, hingga akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri.

      b. Peran Mahasiswa Yogyakarta

Peristiwa bentrok di Yogyakarta dikenal dengan Tragedi Gejayan. Tragedi ini berawal dari unjuk rasa mahasiswa pada beberapa universitas di Yogyakarta, seperti Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS), Institut Sains dan Teknologi Akprind, Universitas Kristen Wacana, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan Kampus IKIP Negeri Yogyakarta. Bentrokan mahasiswa di Yogyakarta ini menyebabkan ratusan korban luka dan seorang mahasiswa tewas, yaitu Moses Gatotkaca.

     c.   Peran Mahasiswa Bandung

Aksi demonstrasi di Bandung dipelopori oleh Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Gerakan mahasiswa yang didukung oleh masyarakat ini menjadi salah satu kekuatan yang mampu melengserkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Pada saat itu Bandung relatif aman dari kerusuhan dan penjarahan. Slogan Anak Bandung Cinta Damai menjadi pemersatu mahasiswa dan masyarakat untuk menjaga agar Kota Bandung tetap aman dan kondusif.

     d.  Peran Mahasiswa Surakarta

Aksi mahasiswa Surakarta dipelopori oleh Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Muhammadiyah Solo (UMS). Aksi tersebut dipicu oleh demonstrasi di wilayah Jakarta dan Yogyakarta. Dalam demonstrasi ini terjadi tindakan anarkis aparat yang berupaya meredakan demonstrasi. Ribuan demonstran akhirnya dapat diredam.

      e.  Peran Mahasiswa Surabaya

Pada tanggal 8 April 1998 aksi keprihatinan digelar secara damai oleh mahasiswa Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Aksi tersebut dijawab anarkis oleh aparat keamanan, sehingga menyebabkan jatuhnya korban. Steelah kejadian tersebut, hampir 20 ribu mahasiswa gabungan enam belas perguruan tinggi Surabaya menggelar aksi serupa di Universitas 17 Agustus Surabaya.

 

 

 

4.      Pengunduran Diri Presiden Soeharto

Kondisi Indonesia yang tidak terkendali memak Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, dan sesuai pasal 8 UUD 1945 B.J. Habibie akan melanjutkan sisa masa pemerintahannya sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga, periode 1998-1999.

 

B. Perkembangan Politik Dan Ekonomi Indonesia Orde Reformasi

1. Pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999)

Tanggal 21 Mei 1998, Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie, terpilih menjadi Presiden ke 3 Indonesia, dalam waktu singkat masa pemerintahannya, B J Habibie menunjukan prestasi kerjanya yang sangat menakjubkan. Berhasil menyelamatkan krisis moneter dan melengkapi lahirnya Bank Mu’amalah pada masa Presiden Soeharto, dengan ditambahkan Bank Syariah. Hal ini sebagai pertanda Presiden Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf  Habibie, tidak dapat diragukan juga kedekatannya dengan Ulama dan Santri, apalagi sebagai pendiri Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia, ICMI yang pertama di Malang.

Keberhasilan menciptakan Pesawat CN 35 yang mampu melakukan short take off and landing, hanya 400 meter, merupakan prestasi tanpa tanding, di kelasnya di dunia. Diikuti dengan penciptaan Air Bus 600 yang tercepat di dunia. Selain itu juga, telah merancang pesawat terbang yang tercepat di dunia, diumumkan oleh B.J. Habibie sejak awal pembentukan ICMI di Malang, suatu pesawat sipil dengan kecepatan jarak Jakarta NewYork hanya empat jam. Tentu, prestasi ini sangat mencemaskan eksistensi negara industri pesawat terbang, terutama dari negara adikuasa Barat. Sampai kini, pesawat produk dari Barat sekalipun, jarak Jakarta – Jeddah ditempuh selama delapan jam.

Di bidang persenjataan, PINDAD yang dipimpin oleh Presiden Prof. Dr. B.J  Habibie, mampu menciptakan senjata yang mempunyai jarak tembak 1.000 meter dan sangat akurat. Senjata produk barat, hanya mampu 750 meter jarak tembaknya. Senjata produk PINDAD melampaui produk pabrik senjata dari Barat.

Pribadi Presiden Prof. Dr. B.J  Habibie dengan kemampuan teknologinya yang tinggi prestasinya, belum pernah dimiliki oleh seorangpun dari Presiden Amerika Serikat Walaupun telah merdeka sejak 1775 hingga 2008 dan terjadi pergantian 86 Presiden. Demikian pula negara barat lainnya, tidak mempunyai seorangpun Kepala Negarayang memiliki kemampuan menciptakan teknologi pesawat terbang baru. Andaikata rancangan pesawatnya dapat terwujud maka Indonesia akan menjadi negara yang memiliki kekuatan dirgantara yang luar biasa.

Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:

1. masa depan Reformasi;

2. masa depan ABRI;

3. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;

4. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta

5. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat :

       a.   Kebijakan dalam bidang politik Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.

1)      UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

2)      UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

3)      UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

b.  Kebijakan dalam bidang ekonomi Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c.  Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai – partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

d.  Pelaksanaan Pemilu Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.

 

2. Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2003)

Pada pemilu yang diselenggarakan pada 1999, partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR.

Selain itu, di bawah Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dalam upayanya menarik kembali wiraniagawan Cina yang eksodus dari Indonesia, dengan cara menghidupkan kembali Kong Fu Tsu. Dengan cara ini, diharapkan proses pembauran Bangsa atau hubungan etnis Cina – Non-Pribumi dengan etnis Indonesia – Pribumi lainnya, akan semakin akrab.

IAIN di ubah menjadi UIN dengan membuka fakultas dan jurursan yang sama dengan fakultas dan jurusan yang dikelola oleh perguruan tinggi dari Diknas. Dengan demikian, alumni pendidikan yang diselenggarakan Departemen Agama, dapat bekerja ke departemen manapun. Institut Keguruan Ilmu Pendidikan IKIP berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia – UPI.

Selain itu, kepolisian tidak lagi menjadi satu kesatuan dengan ABRI. Kepolisian bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri Indonesia. Kementrian penerangan dan kementrian sosial ditiadakan. Sedangkan Departemen Agama yang pernah diusulkan oleh Rasuna Said dari kelompok komunis Tan Malaka, agar dibubarkan, tetap dipertahankan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Barangkali karena eksistensi Departemen Agama secara historis dirintis awalnya oleh ayahnya, Wachid Hasjim.

Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri.Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5.

 

3.  Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

Pembaharuan yang dilaksanakan secara drastis, menimbulkan kesulitan yang besar. Berakhirlah masa kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid. Akhirnya, sidang DPR-MPR memutuskan, mengangkat Wakil Presiden Megawati menjadi presiden, 23 Juli 2001.

Kebijakan Presiden Megawati diantaranya:

a.       Memilih dan Menetapkan

Ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang.

b.      Membangun tatanan politik yang baru

Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan wapres.

c.       Menjaga keutuhan NKRI

Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI.

d.      Melanjutkan amandemen UUD 1945

Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.

e.       Meluruskan otonomi daerah

Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah. Tidak ada masalah yang berarti dalam masa pemerintahan Megawati kecuali peristiwa Bom Bali dan perebutan pulau Ligitan dan Sipadan.

 

4.      Pemerintahan S.B. Yudhoyono – Jusuf Kalla (2004-2009)

Demikian pula kehidupan lingkungan pesantren, melahirkan putra-putra terhormat bagi nusa dan bangsa. Lingkungan keluarga Pondok Pesantren Termas Pacitan Keresidenan Madiun, melahirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian pula, Wakil presiden Jusuf Kalla terlahir dari lingkungan kehidupan Pesantren di Makasar sebagai daerah pengaruh Waliullah Syech Yusuf.

Dengan adanya pergantian sistem pemilihan langsung untuk Pemilu Presiden, pasangan Megawati – Hasyim Muzadi, PDIP-NU gugur karena hanya memperoleh 42.833.652 suara atau 39,09%. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla, Partai Demokrat – Partai Golkar, memperoleh suara rakyat mencapai jumlah 66.731.944 suara atau 60.91%.

Susilo Bambang Yudhoyono- SBY diangkat resmi sebagai Presiden RI, dan Mohamad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, pada 20 Oktober 2004, untuk periode kepresidenan 2004-2009 M. Untuk kedua kalinya, Presiden dari TNI AD.

Kebijakan Presiden Ssusilo Bambang Yudhayono diantaranya

a.       Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.

b.      Konversi minyak tanah ke gas.

c.       Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

d.      Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB.

e.       Buy back saham BUMN

f.       Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil.

g.      Subsidi BBM.

h.      Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

i.        Meningkatkan sektor pariswisata dengan mencanangkan "Visit Indonesia 2008".

j.        Pemberian bibit unggul pada petani.

k.      Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

 

 

5.       Pemerintahan S.B. Yudhoyono – Boediono (2009-2014)

      Masa pemerintahan SBY-Boediono berlangsung sejak 2009-2014, prestasi – prestasi yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

1)      Meningkatkan pelayanan publik.

2)      Meningkatkan pelayanan hukum.

3)      Upaya mewujudkan Good Governance.

 

6.      Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (2014 – sekarang)

       Dalam masa pemerintahannya Presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla mengusung visi revolusi mental yang sasarannya sebagai berikut.

a)  mengubah mind set, yaitu cara berpikir dan cara pandang dalam melakukan public service.

b)  Struktur organisasi harus ramping dan tidak boleh ada orang – orang dalam pemerintahan yang memiliki fungsi ganda.

c)  Kultur budaya kerja harus disiplin, tanggung jawab, mengedepankan kebersamaan, dan gotong royong.

 

C. Demokrasi Pada Masa Reformasi

1. Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Reformasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008), demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintah yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Pada era reformasi kehidupan demokratis ditandai dengan adanya kebijakan – kebijakan sebagai berikut.

a)   Keluarnya Ketetapan MPR-RI

Ketetapan tersebut antara lain Tap MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok – Pokok Reformasi, Tap MPR RI No. VII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR tentang Referendum, Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

b)   Otonomi Daerah

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut.

1)   Peningkatan pelayanan masyarakat.

2)   Pengembangan kehidupan demokrasi.

3)   Keadilan sosial.

4)   Pemerataan wilayah daerah.

5)   Pemeliharaan hubungan yang sesuai antara pusat dan daerah serta atntardaerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

6)   Mendorong pemberdayaan masyarakat.

7)   Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat.

8)   Mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

       c)  Pemekaran Provinsi

Berikut adalah beberapa provinsi yang telah mengalami pemekaran sejak masa reformasi.

1)  Maluku Utara dengan ibu kota Sofifi-Ternate dimekarkan dari Provinsi Maluku pada Oktober 1999.

2)  Banten dengan ibu kota Serang yang dimekarkan dari Jawa Barat pada Oktober 2000.

3)  Kepulauan Bangka Belitung dengan ibu kota Pangkal Pinang pada 4 Desember 2000.

4)  Gorontalo dengan ibu kota Gorontalo, dari Sulawesi Utara pada 22 Desember 2000.

5)  Irian Jaya Barat dengan ibu kota Manokwari, dari Papua pada 21 November 2001.

6)  Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjungpinang, dari Riau pada Oktober 2002.

7)  Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju, dari Sulawesi Selatan pada 5 Oktober 2004.

8)  Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor, dari Kalimantan Timur pada Oktober 2012.

      d)   Partai Politik

Munculnya UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik memberikan semangat bagi kehidupan politik di Indonesia. Semangat ini ditunjukkan dengan munculnya sistem multipartai dalam pemilu. Pada Orde Baru hanya terdapat 3 partai. Pada Orde Reformasi muncul banyak partai.

      e)  Amandemen UUD 1945

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 telah mengalami emapat kali amandemen yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR sebagai berikut.

1)      Amandemen pertama, tanggal 14-21 Oktober 1999 pada sidang umum MPR 1999.

2)      Amandemen kedua, tanggal 7-18 Agustus 2000 pada sidang tahunan MPR 2000.

3)      Amandemen ketiga, tanggal 1-9 November pada sidang tahunan MPR 2001.

4)      Amandemen keempat, tanggal 1-11 Agustus 2002 pada sidang tahunan MPR 2002.

 

2. Pelaksanaan Pemilu

a)  Pemilu 1999

Pemilu 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota se-Indonesia, periode 1999-2002 yang diikuti oleh 48 partai politik.

b)  Pemilu 2004

Pemilu 2004 dimenangi oleh pasangan dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang meraih 60,9% suara.

 

 

c)   Pemilu 2009

Pemilu 2009 dimenangi oleh pasangan dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang meraih 60,8% suara.

d)  Pemilu 2014

Pemilu 2014 dimenangi oleh pasangan dari PDI-P, Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang meraih 46,85% suara.

 

3. Kebebasan Pers Pada Masa Reformasi

Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, bermunculan media cetak baru yang berjumlah hingga 1.397 penerbit di seluruh Indonesia karena Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) tidak lagi diberlakukan. Selanjutnya, Presiden Abdurrahman Wahid meneruskan kebijakan Habibie, jumlah penerbitan di Indonesia pun meningkat signifikan.

Pada masa pemerintahan Megawati,terjadi demokratisasi pers yang ditandai hadirnya undang – undang pers dan undang – undang penyiaran. Undang – undang pers memiliki dampak positif dan negatif. Disatu sisi munsul kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan disisi lain pers melahirka sejumlah media cetak yang tak terkendali. Kebebasan pers ini berlangsung hingga saat ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

A.    Kesimpulan

Reformasi merupakan gerakan moral untuk menjawab ketidakpuasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Reformasi bertujuan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai – nilai luhur Pancasila. Dengan demikian, hakikat gerakan reformasi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan orde baru, apalagi untuk menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Namun, karena pemerintahan orde baru pimpinan Soeharto dipandang tidak mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara, maka Soeharto diminta untuk
mengundurkan secara legawa dan ikhlas demi perbaikan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia yang akan datang.

Demi mewujudkan tujuan Negara dan cita – cita reformasi yang telah banyak menimbulkan korban baik harta maupun jiwa, kita sebagai pelajar Indonesia wajib menjaga kelangsungan reformasi agar berjalan sesuai dengan harapan para pahlawan reformasi yang telah gugur mendahului kita.

 

B.     Saran

Dengan adanya jaminan dalam melakukan kebebasan berpendapat diharapkankan masyarakat Indonesia mampu menyampaikan hal-hal yang menjadi aspirasi demi membangun bangsa dan Negara di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga mampu bersaing dengan negara – negara maju lainya.

Kebebasan berpendapat melalui berbagai media yang bertujuan sebagai sarana yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat diharapkan agar tidak disalahgunakan dengan penyampaian yang berlebihan dan tidak bertanggungjawab sehingga berpotensi memicu terjadinya kesalahpahaman pada pihak – pihak tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Fauziah, Mutiara Shifa, Ringo Rahata, Melkisedek Bagas Fenetimura.2015.Sejarah Indonesia.Klaten:Intan Pariwara

http://socio-politica.com/2012/05/14/gerakan-mahasiswa-gerakan-hati-nurani-bangsa-1/

http://bemfis.student.uny.ac.id/2013/06/14/mahasiswa-dalam-bingkai-reformasi/

http://fatian-suejiarto.blogspot.co.id/2012/03/peran-dan-partisipasi-mahasiswa-dalam.html