MAKALAH SISTEM STRUKTUR POLITIK EKONOMI INDONESIA MASA REFORMASI
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan
makalah kami yang berjudul “Sistem Dan Struktur Politik Ekonomi
Indonesia Masa Reformasi” Pada makalah ini kami banyak mengambil dari
berbagai sumber dan refrensi dan pengarahan dari berbagai pihak .oleh sebab
itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarnya
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.
Penyusunan menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini sangat
jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun guna kesempurnaan laporan ini.
Akhir kata penyusun mengucapkan terima
kasih dan semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membaca…
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………….
i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………
ii
BAB
I PEDAHULUAN
Latar Belakang ………………………………………………………………..
1
Rumusan Masalah ……………………………………………………………….
1
BAB
II PEMBAHASAN
Periode Akhir Orde Baru ………….………………………………………………
2
Perkembangan Politik Ekonomi Orde Reformasi …………………………………….5
Demokrasi Pada Masa Reformasi ………………………………………………… 8
BAB
III PENUTUP
Kesimpulan ……………………………………………………………………….
11
Saran ……………………………………………………………………………….
11
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………
12
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Reformasi merupakan suatu gerakan yang
menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Adanya perubahan kehidupan
dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik,
demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.
Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban
atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis multidimensional yang meliputi krisis politik,
ekonomi, hukum, sosial,
dan lain sebagainya merupakan faktor yang mendorong lahirnya gerakan
reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator
yang menentukan.
Dengan semangat reformasi, rakyat
Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah
awal menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Pergantian
kepemimpinan nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan politik, ekonomi,
hukum, sosial, dan budaya. Indonesia harus dipimpin oleh orang yang
memiliki kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat.
Dalam makalah ini, kami membahas tentang politik dan ekonomi
yang berkembang pada masa reformasi sebagai bentuk perbandingan dari masa
sebelumnya, yaitu orde baru, sehingga dapat memunculkan pandangan – pandangan
yang dapat menjadi acuan sebagai generasi muda yang akan meneruskan estafet
kepemimpinan bangsa.
B. Rumusan Masalah
1) Apa yang menyebabkan
lahirnya orde reformasi?
2) Apa yang
melatarbelakangi terjadinya krisis multidimensional?
3) Bagaimana peran pemuda
Indonesia dalam menyikapi adanya krisis multidimensional?
4) Bagaimana perkembangan
politik dan ekonomi Indonesia pada orde reformasi?
5) Bagaimana keadaan –
keadaan pada saat reformasi ?
6) Permasalahan –
permasalahan apa yang terjadi pada orde reformasi ?
7) Apa saja hikmah yang
dapat diambil dari peristiwa – peristiwa yang terjadi pada akhir orde baru dan
orde reformasi?
8) Apa yang seharusnya
dilakukan oleh generasi muda sebagai penerus bangsa untuk melanjutkan reformasi
demi membangun Indonesia?
BAB
II
ISI
A.
Periode
Akhir Orde Baru
Orde baru berjalan hampir selama tiga decade, akan tetapi mulai goyah memasuki
akhir decade 1990-an. Pemerintahan Orde Baru tidak mampu menghadapi krisis
multidimensional yang berlangsung sejak 1997.
1.
Krisis
Multidimensional Menjelang Akhir Orde Baru
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
krisis artinya keadaan yang genting. Multidimensional artinya mempunyai
berbagai dimensi (kemungkinan, segi, dan bidang). Dengan demikian, krisis
multidimensional dapat diartikan sebagai kondisi genting pada suatu Negara
dalam berbagai bidang, baik moneter, ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan.
Berikut penjelasannya.
a. Krisis
Moneter
Pada awal tahun 1997 krisis moneter
melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada awal Juli 1997 rupiah Indonesia
berada pada posisi nilai tukar Rp 2.500,00/US$ dan terus mengalami kemerosotan
hingga 9%. Bank Indonesia pun tidak mampu membendung rupiah yang kian merosot
hingga RP 17.000,00/US$. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham
Jakarta, bangkrutnya perusahaan – perusahaan besar di Indonesia, dan likuidasi
beberapa bank nasional.
Dalam situasi ini, Presiden meminta
bantuan kepada IMF. IMF bersedia mengucurkan dana kepada Indonesia dengan
syarat Indonesia mencabut bantuan dana untuk subsidi bahan pokok, listrik, BBM,
dan menutup enam belas bank swasta. Saat krisis memanas, muncul ketegangan –
ketegangan masyarakat yang menunjukkan krisis sosial, seperti kerusuhan
anti-Tionghoa di sejumlah kota karena dianggap mendominasi perekonomian
Indonesia, serta kerusuhan dan penjarahan.
b. Krisis
Ekonomi
Munculnya krisis moneter sejak 1997
berdampak pada perekonomian dan dunia usaha. Sejumlah perusahaan bangkrut,
sehingga menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar – besaran.
Hal ini mengakibatkan lonjakan ke level yang belum pernah tercapai sejak tahun
1960-an, yaitu sekitar 20 juta atau lebih dari 20% angkatan kerja. Akibat PHK
dan naiknya harga berang dengan cepat, jumlah penduduk di bawah garis
kemiskinan mencapai 50% dari total penduduk.
c . Krisis
Politik
Setelah pelaksanaan pemilu 1997
perhatian asyarakat tertuang pada Sidang Umum MPR pada bulan Maret 1998 yang
menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 1998-2003
dengan B.J. Habibie sebagai wakilnya. Tanggal 10 Maret 1998 pidato
pertanggungjawaban Presiden Soeharto diterima oleh MPR. Selanjutnya, pada 12
Maret 1998 Presiden Soeharto kembali dilantik sebagai presiden dan B.J. Habibie
sebagai wakilnya.
Pada hari yang sama muncul gerakan
mahasiswa dan masyarakat yang menolak pelantikan Soeharto sebagai presiden
untuk ketujuh kalinya. Tuntutan mahasiswa dan masyarakat ini dilatarbelakangi
oleh banyaknya penyimpangan dalam bidang politik sebagai berikut.
a. Demokrasi
tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
b. Banyak
anggota DPR/MPR yang menerapkan sistem nepotisme.
c. Orientasi
politik pemerintahan Orde Baru lebih condong ke Negara barat.
d. Terjadinya
ketidakadilan dalam bidang hukum.
d. Krisis
Hukum
Pada masa Orde Baru, hukum sering
dijadikan alat pembenarn atas kebijakan penguasa. Banyak rekayasa dalam proses
peradilan. Oleh karena itu, seseorang yang dianggap bersalah dapat bebas dari
hukuman dan seseorang yang tidak bersalah masuk penjara. Akibat penyimpangan
tersebut, masyarakat menghendaki reformasi dalam bidang hukum untuk meluruskan
masalah pada posisi sebenarnya.
e. Krisis
Kepercayaan
munculnya krisis kepercayaan
disebabkan oleh adanya penyimpangan demokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru.
Situasi tersebut diperparah dengan banyaknya anggota pemerintahan yang
melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Krisis ekonomi, politik, dan
hukum menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru.
Krisis kepercayaan ini juga semakin bertambah saat empat Mahasiswa Universitas
Trisakti tewas tertembak oleh keamanan saat proses demonstrasi, sehingga
masyrakat menganggap pemerintah Orde Baru telah melakukan pelanggaran HAM.
2.
Tuntutan
Dan Agenda Reformasi
Tuntutan reformasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh krisis
multidimensional yang meliputi krisis moneter, krisis ekonomi, krisis sosial,
krisis politik, krisis hukum, dan krisis kepercayaan. Awalnya, gerakan
reformasi hanya dilakukan di kampus – kampus besar. Akan tetapi, tuntutan
mereka tidak mendapatkan respons dari pemerintah. Akhirnya, para mahasiswa
harus turun ke jalan bersama organisasi massa lainnya yang juga menuntut
reformasi. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Presiden Soeharto
dari kursi kepresidenan. Selebihnya gerakan reformasitahun 1998 mempunyai enam
agenda sebagai berikut.
a. suksesi
kepemimpinan nasional.
b. Amandemen
UUD 1945.
c. Pemberantasan
KKN.
d. Penghapusan
doktrin dwifungsi ABRI.
e. Penegakan
supremasi hukum.
f. Pelaksanaan
otonomi daerah.
3.
Peran
Pelajar Dan Mahasiswa Menuntut Reformasi
Presiden
Soeharto turun dari jabatannya setelah para mahasiswa mengajukan tiga tuntutan
rakyat (Tritura) pada tahun 1966. Pada tahun 1998 mahasiswa kembali menjadi
agen perubahan bangsa. Mahasiswa menuntut Presiden Soeharto turun dari
jabatannya dan meminta agar pemerintah melaksanakan agenda reformasi.
a. Peran Pelajar Dan Mahasiswa Jakarta
1) Aksi Mahasiswa
Universitas Indonesia
Aksi pertama mahasiswa Universitas
Indonesia dilakukan pada tanggal 19 Februari 1998, tiga bulan sebelum Presiden
Soeharto turun dari jabatannya. Keesokan harinya, aksi dilakukan oleh lebih
dari 10.000 orang berkeliling kampus dan berkahir di dekat gerbang masuk UI,
yang menyampaikan aspirasinya melalui baliho bertuliskan “turunkan harga!”,
“hapus monopoli, korupsi, dan kolusi!”, “tegakkan kedaulatan rakyat!”, “tuntut
suksesi kepemimpinan nasional!”, “mahasiswa dan rakyat bersatulah!”, dan mulai
saat itu terpasang tulisan “kampus perjuangan rakyat” tepat di bawah lambing
UI.
2) Tragedi
Trisakti
Pada tanggal 12 Mei 1998 mahasiswa
Universitas Trisakti melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto
yang dilakukan sesuai dengan anjuran aparat. Akan tetapi, kekangan aparat
menyebabkan mahasiswa menuntut untuk berdemo di depan gedung DPR agar aspirasi
mereka bisa langsung disampaikan kepada pemerintah. Akhirnya, para mahasiswa
ini nekat sehingga aparat mengamankan mahasiswa menggunakan peluru tajam,
sehingga empat mahasiswa menjadi korban tewas, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri
Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Tragedi ini memicu kerusuhan yang
lebih besar dan mengakibatkan aparat kewalahan, sehingga Presiden Soeharto pu
berpidato bahwa ia tidak mampu mengendalikan kerusuhan. Beliau pun gagal
mendapat dukungan ulama dan tokoh masyarakat, hingga akhirnya Presiden Soeharto
mengundurkan diri.
b. Peran
Mahasiswa Yogyakarta
Peristiwa bentrok di Yogyakarta
dikenal dengan Tragedi Gejayan. Tragedi ini berawal dari unjuk rasa mahasiswa
pada beberapa universitas di Yogyakarta, seperti Sekolah Tinggi Teknologi
Nasional (STTNAS), Institut Sains dan Teknologi Akprind, Universitas Kristen
Wacana, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan
Kampus IKIP Negeri Yogyakarta. Bentrokan mahasiswa di Yogyakarta ini
menyebabkan ratusan korban luka dan seorang mahasiswa tewas, yaitu Moses
Gatotkaca.
c. Peran Mahasiswa Bandung
Aksi demonstrasi di Bandung
dipelopori oleh Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan Institut Teknologi Bandung
(ITB). Gerakan mahasiswa yang didukung oleh masyarakat ini menjadi salah satu
kekuatan yang mampu melengserkan Presiden Soeharto dari jabatannya. Pada saat
itu Bandung relatif aman dari kerusuhan dan penjarahan. Slogan Anak Bandung
Cinta Damai menjadi pemersatu mahasiswa dan masyarakat untuk menjaga agar Kota
Bandung tetap aman dan kondusif.
d. Peran Mahasiswa Surakarta
Aksi mahasiswa Surakarta dipelopori
oleh Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Muhammadiyah Solo (UMS).
Aksi tersebut dipicu oleh demonstrasi di wilayah Jakarta dan Yogyakarta. Dalam
demonstrasi ini terjadi tindakan anarkis aparat yang berupaya meredakan
demonstrasi. Ribuan demonstran akhirnya dapat diredam.
e. Peran
Mahasiswa Surabaya
Pada tanggal 8 April 1998 aksi
keprihatinan digelar secara damai oleh mahasiswa Universitas Airlangga (UNAIR)
Surabaya. Aksi tersebut dijawab anarkis oleh aparat keamanan, sehingga
menyebabkan jatuhnya korban. Steelah kejadian tersebut, hampir 20 ribu
mahasiswa gabungan enam belas perguruan tinggi Surabaya menggelar aksi serupa
di Universitas 17 Agustus Surabaya.
4.
Pengunduran
Diri Presiden Soeharto
Kondisi
Indonesia yang tidak terkendali memak Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya
dari Mesir. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto
mengundurkan diri dari jabatannya, dan sesuai pasal 8 UUD 1945 B.J. Habibie
akan melanjutkan sisa masa pemerintahannya sebagai Presiden Republik Indonesia
ketiga, periode 1998-1999.
B.
Perkembangan Politik Dan Ekonomi Indonesia Orde Reformasi
1. Pemerintahan B.J. Habibie
(1998-1999)
Tanggal
21 Mei 1998, Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie, terpilih menjadi Presiden ke
3 Indonesia, dalam waktu singkat masa pemerintahannya, B J Habibie menunjukan
prestasi kerjanya yang sangat menakjubkan. Berhasil menyelamatkan krisis
moneter dan melengkapi lahirnya Bank Mu’amalah pada masa Presiden Soeharto,
dengan ditambahkan Bank Syariah. Hal ini sebagai pertanda Presiden Prof. Dr.
Bacharuddin Jusuf Habibie, tidak dapat diragukan juga kedekatannya
dengan Ulama dan Santri, apalagi sebagai pendiri Ikatan Cendikiawan Muslim
Se-Indonesia, ICMI yang pertama di Malang.
Keberhasilan
menciptakan Pesawat CN 35 yang mampu melakukan short take off and landing,
hanya 400 meter, merupakan prestasi tanpa tanding, di kelasnya di dunia.
Diikuti dengan penciptaan Air Bus 600 yang tercepat di dunia. Selain itu juga,
telah merancang pesawat terbang yang tercepat di dunia, diumumkan oleh B.J.
Habibie sejak awal pembentukan ICMI di Malang, suatu pesawat sipil dengan
kecepatan jarak Jakarta NewYork hanya empat jam. Tentu, prestasi ini
sangat mencemaskan eksistensi negara industri pesawat terbang, terutama dari
negara adikuasa Barat. Sampai kini, pesawat produk dari Barat sekalipun, jarak
Jakarta – Jeddah ditempuh selama delapan jam.
Di
bidang persenjataan, PINDAD yang dipimpin oleh Presiden Prof. Dr.
B.J Habibie, mampu menciptakan senjata yang mempunyai jarak tembak
1.000 meter dan sangat akurat. Senjata produk barat, hanya mampu 750 meter
jarak tembaknya. Senjata produk PINDAD melampaui produk pabrik senjata dari
Barat.
Pribadi
Presiden Prof. Dr. B.J Habibie dengan kemampuan teknologinya yang
tinggi prestasinya, belum pernah dimiliki oleh seorangpun dari Presiden Amerika
Serikat Walaupun telah merdeka sejak 1775 hingga 2008 dan terjadi pergantian 86
Presiden. Demikian pula negara barat lainnya, tidak mempunyai seorangpun Kepala
Negarayang memiliki kemampuan menciptakan teknologi pesawat terbang baru.
Andaikata rancangan pesawatnya dapat terwujud maka Indonesia akan menjadi
negara yang memiliki kekuatan dirgantara yang luar biasa.
Ketika
Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu
terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:
1. masa depan Reformasi;
2. masa depan ABRI;
3. masa depan daerah-daerah yang
ingin memisahkan diri dari Indonesia;
4. masa depan Soeharto, keluarganya,
kekayaannya dan kroni-kroninya; serta
5. masa depan perekonomian dan
kesejahteraan rakyat.
Berikut
ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka
menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat :
a. Kebijakan dalam
bidang politik Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket
undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih
demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.
1) UU
No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
2) UU
No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3) UU
No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.
b. Kebijakan dalam bidang
ekonomi Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor
perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
c. Kebebasan menyampaikan
pendapat dan pers Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai
terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai – partai politik dari
berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara
terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat,
kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan
cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
d. Pelaksanaan Pemilu
Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu
multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut
diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan
Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang
memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie
mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum
tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan
UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat
Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari
Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh
dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang
pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.
2. Pemerintahan Abdurrahman Wahid
(1999-2003)
Pada
pemilu yang diselenggarakan pada 1999, partai PDI-P pimpinan Megawati
Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena
jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara
langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara
terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4.
Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden. Masa pemerintahan
Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin
berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman
Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR.
Selain
itu, di bawah Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dalam upayanya menarik kembali
wiraniagawan Cina yang eksodus dari Indonesia, dengan cara menghidupkan kembali
Kong Fu Tsu. Dengan cara ini, diharapkan proses pembauran Bangsa atau hubungan
etnis Cina – Non-Pribumi dengan etnis Indonesia – Pribumi lainnya, akan semakin
akrab.
IAIN
di ubah menjadi UIN dengan membuka fakultas dan jurursan yang sama dengan
fakultas dan jurusan yang dikelola oleh perguruan tinggi dari Diknas. Dengan
demikian, alumni pendidikan yang diselenggarakan Departemen Agama, dapat
bekerja ke departemen manapun. Institut Keguruan Ilmu Pendidikan IKIP berubah
menjadi Universitas Pendidikan Indonesia – UPI.
Selain
itu, kepolisian tidak lagi menjadi satu kesatuan dengan ABRI. Kepolisian
bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri Indonesia. Kementrian penerangan
dan kementrian sosial ditiadakan. Sedangkan Departemen Agama yang pernah
diusulkan oleh Rasuna Said dari kelompok komunis Tan Malaka, agar dibubarkan,
tetap dipertahankan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Barangkali karena
eksistensi Departemen Agama secara historis dirintis awalnya oleh ayahnya,
Wachid Hasjim.
Pada
29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur
untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar,
Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden
Megawati Soekarnoputri.Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati
secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5.
3. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
(2001-2004)
Pembaharuan
yang dilaksanakan secara drastis, menimbulkan kesulitan yang besar. Berakhirlah
masa kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid. Akhirnya, sidang DPR-MPR memutuskan,
mengangkat Wakil Presiden Megawati menjadi presiden, 23 Juli 2001.
Kebijakan
Presiden Megawati diantaranya:
a. Memilih
dan Menetapkan
Ditempuh dengan meningkatkan
kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini
terganggu karena peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia
internasional berkurang.
b. Membangun
tatanan politik yang baru
Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU
tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan
wapres.
c. Menjaga
keutuhan NKRI
Setiap usaha yang mengancam keutuhan
NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut
diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI.
d. Melanjutkan
amandemen UUD 1945
Dilakukan agar lebih sesuai dengan
dinamika dan perkembangan zaman.
e. Meluruskan
otonomi daerah
Keluarnya
UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang
pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, pelurusan dilakukan dengan pembinaan
terhadap daerah-daerah. Tidak ada masalah yang berarti dalam masa pemerintahan
Megawati kecuali peristiwa Bom Bali dan perebutan pulau Ligitan dan Sipadan.
4.
Pemerintahan
S.B. Yudhoyono – Jusuf Kalla (2004-2009)
Demikian
pula kehidupan lingkungan pesantren, melahirkan putra-putra terhormat bagi nusa
dan bangsa. Lingkungan keluarga Pondok Pesantren Termas Pacitan Keresidenan
Madiun, melahirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian pula, Wakil
presiden Jusuf Kalla terlahir dari lingkungan kehidupan Pesantren di Makasar
sebagai daerah pengaruh Waliullah Syech Yusuf.
Dengan
adanya pergantian sistem pemilihan langsung untuk Pemilu Presiden, pasangan
Megawati – Hasyim Muzadi, PDIP-NU gugur karena hanya memperoleh 42.833.652
suara atau 39,09%. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla, Partai
Demokrat – Partai Golkar, memperoleh suara rakyat mencapai jumlah 66.731.944
suara atau 60.91%.
Susilo
Bambang Yudhoyono- SBY diangkat resmi sebagai Presiden RI, dan Mohamad Jusuf
Kalla sebagai Wakil Presiden, pada 20 Oktober 2004, untuk periode kepresidenan
2004-2009 M. Untuk kedua kalinya, Presiden dari TNI AD.
Kebijakan
Presiden Ssusilo Bambang Yudhayono diantaranya
a. Anggaran
pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.
b. Konversi minyak tanah
ke gas.
c. Memberikan BLT
(Bantuan Langsung Tunai).
d. Pembayaran utang
secara bertahap kepada badan PBB.
e. Buy back saham
BUMN
f. Pelayanan UKM
(Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil.
g. Subsidi BBM.
h. Memudahkan investor
asing untuk berinvestasi di Indonesia.
i. Meningkatkan
sektor pariswisata dengan mencanangkan "Visit Indonesia 2008".
j. Pemberian
bibit unggul pada petani.
k. Pemberantasan korupsi melalui
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
5.
Pemerintahan S.B. Yudhoyono – Boediono
(2009-2014)
Masa pemerintahan
SBY-Boediono berlangsung sejak 2009-2014, prestasi – prestasi yang telah
dicapai adalah sebagai berikut.
1) Meningkatkan
pelayanan publik.
2) Meningkatkan
pelayanan hukum.
3) Upaya
mewujudkan Good Governance.
6.
Pemerintahan
Joko Widodo – Jusuf Kalla (2014 – sekarang)
Dalam masa pemerintahannya Presiden Joko
Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla mengusung visi revolusi mental yang
sasarannya sebagai berikut.
a) mengubah mind set,
yaitu cara berpikir dan cara pandang dalam melakukan public service.
b) Struktur organisasi
harus ramping dan tidak boleh ada orang – orang dalam pemerintahan yang
memiliki fungsi ganda.
c) Kultur budaya kerja
harus disiplin, tanggung jawab, mengedepankan kebersamaan, dan gotong royong.
C.
Demokrasi Pada Masa Reformasi
1. Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa
Reformasi
Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008), demokrasi adalah bentuk atau sistem
pemerintah yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara
wakilnya. Pada era reformasi kehidupan demokratis ditandai dengan adanya
kebijakan – kebijakan sebagai berikut.
a) Keluarnya
Ketetapan MPR-RI
Ketetapan tersebut antara lain Tap MPR RI No. X/MPR/1998
tentang Pokok – Pokok Reformasi, Tap MPR RI No. VII/MPR/1998 tentang Pencabutan
Tap MPR tentang Referendum, Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Tap MPR RI No.
XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia.
b) Otonomi Daerah
Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui UU No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan otonomi daerah adalah sebagai
berikut.
1) Peningkatan
pelayanan masyarakat.
2) Pengembangan
kehidupan demokrasi.
3) Keadilan sosial.
4) Pemerataan
wilayah daerah.
5) Pemeliharaan
hubungan yang sesuai antara pusat dan daerah serta atntardaerah dalam rangka
menjaga keutuhan NKRI.
6) Mendorong
pemberdayaan masyarakat.
7) Menumbuhkan
prakarsa dan kreativitas masyarakat.
8) Mengembangkan
peran dan fungsi DPRD.
c) Pemekaran Provinsi
Berikut adalah beberapa provinsi
yang telah mengalami pemekaran sejak masa reformasi.
1) Maluku Utara dengan
ibu kota Sofifi-Ternate dimekarkan dari Provinsi Maluku pada Oktober 1999.
2) Banten dengan ibu kota
Serang yang dimekarkan dari Jawa Barat pada Oktober 2000.
3) Kepulauan Bangka
Belitung dengan ibu kota Pangkal Pinang pada 4 Desember 2000.
4) Gorontalo dengan ibu
kota Gorontalo, dari Sulawesi Utara pada 22 Desember 2000.
5) Irian Jaya Barat
dengan ibu kota Manokwari, dari Papua pada 21 November 2001.
6) Kepulauan Riau dengan
ibu kota Tanjungpinang, dari Riau pada Oktober 2002.
7) Sulawesi Barat dengan
ibu kota Mamuju, dari Sulawesi Selatan pada 5 Oktober 2004.
8) Kalimantan Utara
dengan ibu kota Tanjung Selor, dari Kalimantan Timur pada Oktober 2012.
d) Partai Politik
Munculnya UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik
memberikan semangat bagi kehidupan politik di Indonesia. Semangat ini
ditunjukkan dengan munculnya sistem multipartai dalam pemilu. Pada Orde Baru
hanya terdapat 3 partai. Pada Orde Reformasi muncul banyak partai.
e) Amandemen UUD 1945
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 telah mengalami emapat
kali amandemen yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR sebagai
berikut.
1) Amandemen
pertama, tanggal 14-21 Oktober 1999 pada sidang umum MPR 1999.
2) Amandemen
kedua, tanggal 7-18 Agustus 2000 pada sidang tahunan MPR 2000.
3) Amandemen
ketiga, tanggal 1-9 November pada sidang tahunan MPR 2001.
4) Amandemen
keempat, tanggal 1-11 Agustus 2002 pada sidang tahunan MPR 2002.
2. Pelaksanaan Pemilu
a) Pemilu 1999
Pemilu 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7
Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota se-Indonesia, periode
1999-2002 yang diikuti oleh 48 partai politik.
b) Pemilu 2004
Pemilu 2004 dimenangi oleh pasangan dari Partai Demokrat,
Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang meraih 60,9% suara.
c) Pemilu 2009
Pemilu 2009 dimenangi oleh pasangan dari Partai Demokrat,
Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang meraih 60,8% suara.
d) Pemilu 2014
Pemilu 2014 dimenangi oleh pasangan dari PDI-P, Joko Widodo
dan Jusuf Kalla yang meraih 46,85% suara.
3. Kebebasan Pers Pada Masa
Reformasi
Pada
masa pemerintahan B.J. Habibie, bermunculan media cetak baru yang berjumlah
hingga 1.397 penerbit di seluruh Indonesia karena Surat Izin Usaha Penerbitan
Pers (SIUPP) tidak lagi diberlakukan. Selanjutnya, Presiden Abdurrahman Wahid
meneruskan kebijakan Habibie, jumlah penerbitan di Indonesia pun meningkat
signifikan.
Pada
masa pemerintahan Megawati,terjadi demokratisasi pers yang ditandai hadirnya
undang – undang pers dan undang – undang penyiaran. Undang – undang pers
memiliki dampak positif dan negatif. Disatu sisi munsul kebebasan dalam
mengemukakan pendapat dan disisi lain pers melahirka sejumlah media cetak yang
tak terkendali. Kebebasan pers ini berlangsung hingga saat ini.
BAB
III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Reformasi merupakan gerakan moral untuk menjawab
ketidakpuasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan
sosial. Reformasi bertujuan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai – nilai luhur
Pancasila. Dengan demikian, hakikat gerakan reformasi bukan untuk menjatuhkan
pemerintahan orde baru, apalagi untuk menurunkan Soeharto dari kursi
kepresidenan. Namun, karena pemerintahan orde baru pimpinan Soeharto dipandang
tidak mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara, maka Soeharto diminta untuk
mengundurkan secara legawa dan ikhlas demi perbaikan kehidupan bangsa dan
Negara Indonesia yang akan datang.
Demi mewujudkan tujuan Negara dan cita – cita reformasi yang
telah banyak menimbulkan korban baik harta maupun jiwa, kita sebagai pelajar
Indonesia wajib menjaga kelangsungan reformasi agar berjalan sesuai dengan
harapan para pahlawan reformasi yang telah gugur mendahului kita.
B.
Saran
Dengan adanya jaminan dalam melakukan kebebasan berpendapat
diharapkankan masyarakat Indonesia mampu menyampaikan hal-hal yang menjadi aspirasi
demi membangun bangsa dan Negara di segala aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, sehingga mampu bersaing dengan negara – negara maju
lainya.
Kebebasan berpendapat melalui berbagai media yang bertujuan
sebagai sarana yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat diharapkan
agar tidak disalahgunakan dengan penyampaian yang berlebihan dan tidak
bertanggungjawab sehingga berpotensi memicu terjadinya kesalahpahaman pada
pihak – pihak tertentu.
DAFTAR PUSTAKA
Fauziah,
Mutiara Shifa, Ringo Rahata, Melkisedek Bagas Fenetimura.2015.Sejarah
Indonesia.Klaten:Intan Pariwara
http://socio-politica.com/2012/05/14/gerakan-mahasiswa-gerakan-hati-nurani-bangsa-1/
http://bemfis.student.uny.ac.id/2013/06/14/mahasiswa-dalam-bingkai-reformasi/
http://fatian-suejiarto.blogspot.co.id/2012/03/peran-dan-partisipasi-mahasiswa-dalam.html
Comments
Post a Comment